Lebanon Selatan — Ketegangan di kawasan perbatasan Lebanon selatan kembali meningkat setelah sebanyak 17 kamera pengawas milik pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) dilaporkan hancur dalam waktu kurang dari 24 jam. Kamera-kamera tersebut diketahui terhubung langsung ke markas utama UNIFIL di wilayah Naqura.

Informasi ini diungkap oleh seorang pejabat keamanan PBB yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebutkan bahwa penghancuran perangkat tersebut diduga dilakukan oleh militer Israel di tengah eskalasi konflik yang terus memanas.

Dilansir AFP, Sabtu (4/4/2026), sejak pecahnya konflik antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret lalu, wilayah Lebanon selatan menjadi titik panas pertempuran. Hizbullah terus melancarkan serangan ke wilayah Israel, sementara pasukan Israel merespons dengan operasi militer hingga memasuki kota-kota perbatasan.

“Sebanyak 17 kamera di markas kami telah dihancurkan oleh tentara Israel,” ujar pejabat tersebut.

Juru bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, sebelumnya juga mengungkapkan bahwa pihaknya menyaksikan kehancuran besar-besaran di wilayah Naqura sejak awal pekan. Menurutnya, dampak serangan tidak hanya menghancurkan infrastruktur sipil seperti rumah dan tempat usaha, tetapi juga merusak fasilitas milik PBB.

“Daya ledak yang terjadi turut merusak markas UNIFIL,” jelas Ardiel.

Situasi semakin memprihatinkan setelah tiga personel penjaga perdamaian asal Indonesia dilaporkan gugur dalam dua insiden berbeda pekan lalu. Selain itu, ledakan yang terjadi di salah satu pangkalan UNIFIL dekat Odaisseh pada Jumat (3/4) juga menyebabkan tiga personel terluka. Hingga kini, sumber ledakan tersebut masih belum diketahui.

Di sisi lain, militer Israel menuduh Hizbullah sebagai pihak yang bertanggung jawab, dengan menyatakan bahwa roket yang ditembakkan kelompok tersebut jatuh di sekitar pos UNIFIL.

Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di PBB mengonfirmasi bahwa korban luka dalam insiden terbaru merupakan warga negara Indonesia. Indonesia pun mengecam keras kejadian tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima”.

“Peristiwa ini menunjukkan urgensi untuk memperkuat perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di tengah konflik yang semakin berbahaya,” demikian pernyataan resmi pemerintah Indonesia.

Sejak didirikan pada 1978 untuk memantau penarikan pasukan Israel dari Lebanon, PBB mencatat sebanyak 97 personel penjaga perdamaian telah tewas dalam berbagai insiden kekerasan di wilayah tersebut.

Ardiel menegaskan bahwa pekan ini menjadi salah satu periode paling sulit bagi pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di zona konflik.

“UNIFIL mengingatkan semua pihak agar mematuhi kewajiban internasional untuk menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian, termasuk dengan menghindari aktivitas militer di sekitar mereka,” tutupnya.